Guru Madrasah Diniyah (Madin) sebagai warga negara memiliki hal berpolitik, dalam hal ini adalah memilih Gubernur dan Wakil Gubernur pada bulan Nopember 2024. Sebagai kelompok warga negara guru Madin merupakan entitas yang memiliki kekuatan dalam segmen pendidikan keagamaan Islam. Kekuatan tersebut dapat beririsan dengan politik, karena ada keterkaitan antara pendidikan dan politik.
Pendidikan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kebijakan politik. Hal tersebut karena kebijakan merupakan implementasi regulasi yang dibuat berdasarkan peran para wakil rakyat sebagai representasi dari partai politik. Disamping peran wakil rakyat (legislatif) yang sangat menentukan adalah pihak eksekutif dalam hal ini Presiden di tingkat nasional, Gubenur di Provinsi dan Bupati/Wali Kota di kabupaten/kota. Peran ekskutif ini bak penguasa untuk menentukan segala hal yang bersinggungan dengan kebijakan pendidikan.
Dalam konteks Gubernur di Jawa Tengah, maka menjelang Pilkada Jateng Guru Madin akan dihadapkan dengan pilihan politik. Pilihan politik tersebut akan menjadi kekuatan dari entitas guru Madin untuk lima tahun kedepan. Kekuatan tersebut akan bertumpu pada soliditas dan komitmen bersama dalam mewujudkan pilihan yang berpihak kepada kepentingan Madin di Jawa, Tengah. Akan tetapi dengan ukuran sejauh mana soliditas yang terbangun ?
Inilah yang mesti kita ukur dengan jaringan struktural sampai ditataran paling bawah (Kepala Madin dan guru MDT) Soliditas pada tingkatan struktural mulai dari DPW, DPC, DPAC FKDT menjadi perangkat yang bisa kita gerakan secara massif. Ditingkat DPAC FKDT langsung menggerakkan pada Madrasah Diniyah.
FKDT sebagai ormas keagamaan yang berbasis pendidikan memiliki kepentingan yang berhubungan dengan masa depan pendidikan Madin di Jawa Tengah. Disisi ini meskipun FKDT bukan partai politik akan tetapi komunitas guru Madin yang tergabung dalam FKDT merupakan kelompok masyarakat yang memiliki aspirasi politik.Oleh karena jejaring yang berhubungan dengan politik sangat dibutuhkan dengan tujuan agar Madin masuk dalam pusaran kebijakan Pemerintah Propinsi Tengah.
Hadirnya Gus Yasin sebagai Wakil Gubernur periode 2018 – 2023 sudah memberikan warna yang positif untuk Pegiat Keagamaan di Jawa Tengah. Guru Madin menjadi bagian dari kelompok yang menikmati kebijakan masa periode kepemimpinan Ganjar dan Gus Yasin. Itu semua tidak lepas dari pemikiran Gus Yasin dengan latar belakang pesantren yang berpihak dan memikirkan guru Madin di Jawa Tengah.
Munculnya Gus Yasin sebagai calon Wakil Gubernur berpasangan dengan Ahmad Luthfi sebagai Gubernur menjadi harapan besar bagi guru Madin untuk lebih meningkatkan perhatian dan keberpihakan untuk Madin di Jawa Tengah. Oleh karena itu pasangan Akhmad Lutfi dan Gus Yasin menjadi pilihan politik yang akan memiliki makna strategis untuk Madrasah Diniyah kedepan khususnya dan secara umum untuk pegiat pendidikan keagamaan di Jawa Tengah.
Dengan demikian bagi guru Madin menghadapi Pilkada Jawa Tengah bulan Nopember 2024 diharapkan menentukan pilihan politik yang berpihak kepada kepentingan Madrasah Diniyah Takmiliyah se Jawa Tengah. Oleh karena itu komitmen bersama seluruh komunitas Madin akan menjadi energi kemenangan Ahmad Lutfi dan Gus Yasin. (*)
The post Guru Madin dan Pilkada Jawa Tengah first appeared on pelitaindonews.