Majalah Hukum

Mafia tanah merupakan suatu istilah yang merujuk pada jaringan individu atau kelompok yang melakukan praktik ilegal dalam penguasaan tanah di Indonesia. Praktik ini sering melibatkan penguasaan tanah secara paksa, pemalsuan dokumen, serta intimidasi terhadap pemilik tanah yang sah. Dalam konteks Indonesia, keberadaan mafia tanah telah menjadi masalah serius yang merugikan banyak pihak, baik individu maupun […]

Artikel Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberantasan Mafia Tanah pertama kali tampil pada Majalah Hukum.

Mafia tanah merujuk pada sekelompok individu atau organisasi yang beroperasi di sektor properti dengan cara-cara ilegal dan tidak etis. Mereka biasanya melakukan tindakan penipuan dan pemaksaan untuk menguasai lahan yang bukan milik mereka. Karakteristik mafia tanah meliputi penggunaan kekerasan, tekanan psikologis, serta adanya jaringan yang kuat untuk menyokong aktivitas ilegal mereka. Penguasaan lahan oleh mafia […]

Artikel Pemberantasan Mafia Tanah: Keadilan dan Kepastian Hukum Bbagi Pemilik Tanah pertama kali tampil pada Majalah Hukum.

Pada era digital saat ini, media sosial telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi dan berinteraksi dengan isu-isu hukum. Platform-platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga arena di mana berbagai kasus hukum dibahas secara luas. Dengan demikian, media sosial berfungsi sebagai jendela yang memungkinkan masyarakat untuk menyaksikan dan mendiskusikan berbagai […]

Artikel No Viral No Justice: Antara Keadilan, Sensasi, dan Etika Hukum di Era Media Sosial pertama kali tampil pada Majalah Hukum.

Dalam Konstitusi ditegaskan bahwa negara indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (machtsstaat). Dalam paham negara hukum itu, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelengaraan negara. Jadi sesungguhnya yang memimpin dalam penyelenggaraan negara itu adalah hukum itu sendiri[1]. Pada dasarnya, doktrin rule of law adalah konsep negara hukum yang berarti hukum memegang kedudukan tertinggi […]

Artikel Kewajiban Advokat Dalam Menangani Kasus Pro Bono (Gratis) pertama kali tampil pada Majalah Hukum.

Officium nobile adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti ‘pekerjaan yang mulia’. Istilah ini mengacu pada posisi dan peran penting seorang advokat dalam masyarakat. Sebagai profesi yang menghormati keadilan dan kebenaran, advokat memiliki tanggung jawab moral dan etika yang besar. Mereka tidak hanya dituntut untuk memberikan nasihat hukum yang profesional, tetapi […]

Artikel Advokat sebagai Officium Nobile Wajib Menangani Perkara Pro Bono pertama kali tampil pada Majalah Hukum.

Menjelang Era Industri 5.0, pemahaman tentang objek hukum menjadi semakin penting dalam merancang kerangka hukum futuristik. Era ini mengedepankan kolaborasi antara manusia dan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI), robotika, internet of things (IoT), big data, serta pengembangan manusia dalam dimensi kesejahteraan dan inklusi sosial. Berikut adalah beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan terkait objek […]

Artikel Objek Hukum dan Hukum Futuristik Menjelang Era Industri 5.0. pertama kali tampil pada Majalah Hukum.

Dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045, cita-cita menjadi negara maju dengan masyarakat yang sejahtera serta berdaya saing tinggi menjadi fokus utama. Konsep Indonesia Emas mencerminkan harapan akan peningkatan kualitas hidup, pemerataan kesejahteraan, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif. Visi ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang tidak hanya makmur secara ekonomi, tetapi juga memiliki […]

Artikel Urgensi Hukum Futuristik untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045 pertama kali tampil pada Majalah Hukum.

Oleh : Bernard Simamora, S.Si., S.IP., S.H., M.H., M.M. Industri 5.0 adalah fase terbaru dalam perkembangan industri yang mengutamakan integrasi antara manusia dan mesin untuk menciptakan sistem produksi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Perkembangan industri ini terjadi setelah fase Industri 4.0, yang dikenal dengan implementasi teknologi canggih seperti Internet of Things (IoT), big data, dan […]

Artikel Fungsi Hukum dalam Pembangunan pada Era Industri 5.0 pertama kali tampil pada Majalah Hukum.

Oleh : Bernard Simamora, S.Si., S.IP., S.H., M.H., M.M. *) Kontrak baku merupakan suatu bentuk perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya oleh salah satu pihak, biasanya pelaku usaha, yang kemudian disampaikan kepada konsumen untuk disetujui. Kontrak ini sering dikenal dengan istilah “standard contract” dalam hukum. Karakteristik utama dari kontrak baku adalah bahwa syarat-syarat yang ada di dalamnya […]

Artikel Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Melalui Kontrak Baku dan Asas Kepatutan pertama kali tampil pada Majalah Hukum.

Oleh : Bernard Simamora, S.Si., S.IP., S.H., M.H., M.M. Penyerobotan tanah merupakan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan lahan merupakan perbuatan melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Berdasarkan pengertian ini, maka penyerobotan […]

Artikel Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana pertama kali tampil pada Majalah Hukum.